Disperindagkop-UKM Kendalikan Harga Beras

TANJUNG SELOR – Komoditi beras
menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar untuk komponen makanan di Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara). Ini berdasarkan rilis tingkat kemiskinan dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Kaltara. Rilis BPS Kaltara pada Maret 2019 menyebutkan
komoditi beras berkontribusi sebesar 24,85 persen di perkotaan dan 27,32 persen
di perdesaan. Untuk itu dibutuhkan pengendalian harga atas komoditi beras.

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Diperindagkop-UKM) Kaltara,
Hartono mengungkapkan pengendalian dilakukan dengan cara memantau harga komoditi
pasar.

Dikatakannya, pemantauan dilakukan
setiap hari kerja untuk mengetahui pergerakan harga. Hasil pemantauan itu dilaporkan
langsung ke Kementerian Perdagangan. “Jadi harga bahan pokok diperbarui tiap
hari. Jika ada gejolak yang cukup tajam, kita bisa langsung turun ke lapangan
untuk mencari tahu penyebabnya,” kata Hartono.

Lanjutnya, khusus beras, pengaturan
harga langsung dari pemerintah pusat, dengan harga eceran tertinggi (HET). “Bahan
pokok lain yang diatur dengan HET itu minyak goreng, gula dan daging beku,” sebutnya.

Untuk diketahui, HET beras mengacu
pada Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan
harga eceran tertinggi beras. Disebutkan, untuk wilayah Kalimantan ditetapkan
HET per kilogramnya sebesar Rp 9.950 untuk beras medium dan Rp 13.300 untuk
beras premium.

Sementara untuk harga beras di Kaltara,
sebut Hartono, sampai saat ini masih terjangkau oleh masyarakat. Untuk pasokannya
masih mengandalkan suplai beras dari luar seperti Sulawesi dan Jawa Timur. Walau
terbilang mahal dari beras luar, beras lokal Kaltara masih dapat dilihat di
Kabupaten Malinau. “Kita dibantu oleh Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk beras.
Di mana ada daerah kekurangan, Bulog siap,” imbuhnya.

Tidak dipungkiri, ungkap Hartono,
harga beras di pasaran masih ada yang melebihi HET. Tentunya menjadi perhatian
pemerintah untuk terus mensosialisasikan HET beras kepada pedagang. “Alasannya
biaya angkut pelabuhan masih sangat tinggi,” tutup Hartono. (humas)