Program P-KRPL untuk Wujudkan Kemandirian Pangan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Program
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (P-KRPL) di Kalimantan Utara
(Kaltara) sudah mulai berjalan. Sejak April 2019, dana untuk kegiatan yang
merupakan salah satu program Kementerian Pertanian itu, telah disalurkan rekening
Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masuk dalam daftar program tersebut.

Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie mengungkapkan, P-KRPL adalah program pengembangan komoditi pangan
yang berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan
keluarga.

"Informasi dari Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, program ini telah mulai direalisasikan.
Bantuan langsung ke rekening Kelompok Wanita Tani (KWT) sejak April 2019 lalu,"
kata Gubernur.

Pendanaan P-KRPL berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer ke rekening
masing-masing kelompok. Sesuai data di DPKP Kaltara, pada  2019 ini, program P-KRPL terbagi dua. Yaitu,
bantuan untuk 21 Kelompok Wanita Tani sesuai Keputusan PPK DPKP Nomor:
237/DPKP-VI, tentang penetapan penerima manfaat kegiatan optimalisasi
pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari tahap tenumbuhan.
Kemudian, yang kedua, bantuan kepada 26 Kelompok Wanita Tani sesuai Keputusan
PPK DPKP Nomor: 207/DPKP-VI, tentang penetapan penerima manfaat kegiatan
optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari tahap
pengembangan.

Irianto yang didampingi, Kepala
DPKP Kaltara, Andi Santiaji mengatakan, bantuan KRPL ini, selain untuk memenuhi
kegutuhan gizi  dan pangan keluarga, juga
dapat menambah penghasilan keluarga. Di mana dari hasil penjualan kelebihan
produksi sayur atau hasil ternak bisa memberikan pemasukan. "Sehingga
Ibu-ibu tidak perlu belanja harian lagi untuk memenuhi kebutuhan harian mereka
dan tidak tergantung lagi pada harga pangan yang ada di pasar. Karena sudah
tersedia di halaman rumah mereka minimal ketahanan pangan keluarga terpenuhi,"
ujarnya.

“Penerima manfaat bantuan
KRPL ini diusulkan dari kabupaten/kota, kemudian mereka membentuk Kelompok
Wanita Tani (KWT) ditingkat kabupaten/kota dan telah melalui proses verifikasi.
 Diharapkan dalam satu desa terdapat satu
kelompok yang kita berikan bantuan dengan besaran Rp50 juta," terang Andi
Santiaji.

Dana yang diberikan ini,
lanjutnya diperuntukkan antara lain, untuk kebun bibit, pengembangan
pekarangan, hingga pengolahan. "Maksudnya setiap kelompok harus memiliki
satu kebun bibit untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit, polybag, beserta pupuk
kompos untuk anggota. Kebun bibit ini juga bisa menjadi laboratorium untuk
anggota belajar, praktek dan lain lain. Selanjutnya setiap anggota KWT harus
menyiapkan lahan pekarangan yang akan dikembangkan dan ditanami," urainya.

Kemudian masih kata Andi
Santiaji, jika terdapat kelebihan dari hasil panen, selain dapat dibagi pada
tetangga sekitar juga bisa diolah menjadi olahan rumah yang bisa dijual. Hasil
penjualan bisa digunakan untuk pengembangan dan penanaman selanjutnya dan hasil
penjualan dikelola oleh kelompok bukan perorangan.

“Kami berharap bukan hanya
ada di desa – desa saja, tapi ke depannya di setiap rumah bisa memanfaatkan
pekarangannya. Sehingga menjadi kawasan yang mandiri pangan dan dapat memenuhi
kebutuhan pangan keluarga dan menopang kebutuhan pangan di kaltara,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya di
lapangan, setiap program bantuan, oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kaltara  selalu dilakukan monitoring
perkembangan dan pelaksanaannya. Di samping itu, melalui penyuluh pendamping
juga akan mendampingi, membina dan menjadwalkan kapan penanaman di tingkat
kelompok. Termasuk bagaimana manajemen kelompok. "Penyuluh pendamping yang
bertanggung jawab system pengelolaan bantuan dan keuangan di tingkat kelompok,"
pungkasnya.(humas)