Pemprov Minta PLN dan Telkom Siaga di Hari H

TANJUNG SELOR – Salah satu tantangan dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),
utamanya di Kabupaten Bulungan adalah kesinambungan pasokan listrik dan
jaringan internet. Menyikapi masalah ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
menginstruksikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan
Kesbangpol) untuk berkoordinasi dengan pihak PT PLN (Persero) untuk tidak
memadamkan listrik pada hari H hingga rekapitulasi penghitungan surat suara
selesai dilakukan penyelenggara pemilu.

“Banyak kegiatan di hari H, utamanya di TPS (Tempat
Pemungutan Suara) yang mengandalkan pasokan listrik. Mulai pengeras suara,
hingga penerangan di TPS. Sebab, dikhawatirkan penghitungan surat suara di TPS
bakal mencapai malam hari. Lantaran, banyaknya surat suara yang dihitung,” kata
Gubernur, Minggu (14/4).

Dikabarkan juga bahwa pihak penyelenggara pemilu, dalam hal
ini KPUD Provinsi Kaltara pun berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk tidak
melakukan pemadaman listrik di wilayah Bulungan selama proses pencoblosan
berlangsung di tiap TPS. “Di Bulungan ini, menurut data KPUD Kaltara ada 436
TPS. Untuk itu, PLN diminta KPUD dan Pemprov Kaltara untuk dapat memastikan
listrik aman selama proses pencoblosan hingga rekapitulasi penghitungan surat
suara di TPS usai,” jelas Irianto.

Tak itu saja, Pemprov dan KPUD Kaltara juga meminta kepada
pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi, PT Telkom untuk dapat memberikan
jaminan kestabilan jaringan internet selama puncak kegiatan Pemilu Serentak
2019 berlangsung. “Selain listrik, dalam pemilu kali ini, dibutuhkan juga
kestabilan jaringan internet. Karena, laporan kegiatan di TPS, mulai
pencoblosan hingga rekap penghitungan surat suara akan disampaikan secepatnya
oleh pihak yang bersangkutan. Baik petugas TPS, maupun para saksi yang ada,”
tutur Gubernur.

Diinformasikan, permasalahan kelistrikan dan jaringan
telekomunikasi pada hari H Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bulungan, juga
telah disampaikan Pemprov Kaltara kepada KPU RI pada rapat koordinasi persiapan
Pemilu Serentak 2019 di tingkat pusat, beberapa waktu lalu. “Di kesempatan itu,
Pemprov meminta kepada KPU RI untuk memberitahukan kepada Direktur PLN dan PT
Telkom agar siaga dalam pelaksanaan Pemilu untuk deteksi dan cegah dini
persoalan di hari H,” urai Irianto.

Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat untuk
tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan penyelenggaraan pemilu yang aman,
damai dan jujur. Hal tersebut disampaikan Irianto saat menjadi pembina Apel
Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilu 2019 di
Taman Berkampung, Kota Tarakan, Jumat (12/4). “Sejauh ini, pelaksanaan pesta
demokrasi tahun ini berlangsung sukses dan damai. Di hari H nanti, saya juga
berharap penggunaan hak pilih dapat terlaksana dengan baik dan jujur, bebas
dari intervensi pihak manapun. Termasuk money politic dan hoaks,” jelas
Gubernur. Dalam pemenuhan haknya tersebut, Irianto berharap pemilih dapat
memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yang terbaik, sesuai
hati nurani masing-masing.(humas)