Gubernur Ajak Perusahaan Pikirkan Kesehatan Karyawan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Dr
H Irianto Lambrie mengajak kepada perusahaan yang ada di Kaltara untuk
memikirkan kesehatan karyawannya. Pasalnya, jika kesehatan karyawan terjamin
maka akan berdampak baik terhadap produktifitas kerjanya.

“Perusahaan yang cerdas, dia akan
memikirkan kesehatan karyawannya,”kata Irianto saat membuka Pelatihan Teknik
Negosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Hotel Crown, kemarin (11/4).

Berkaitan dengan PHI itu sendiri,
Irianto mengungkapkan era digitalisasi telah diterapkan. Hal ini, menurutnya,
hubungan industrial yang ada saat ini memiliki tantangan yang semakin kompleks.

“Ekonomi, bisnis, keuangan dan
lainnnya, memiliki konsekuensi yang berdampak pada pekerjaan yang dulunya kerap
dilakukan secara konvensional. Namun sekarang, sebagian perusahaan sudah
beralih ke era digital, di mana perkembangan informasi bergerak lebih cepat. Di
satu sisi perubahan tersebut menjanjikan efisensi dan produktifitas, di lain
pihak dapat mengancam keberadaan pekerja yang memiliki skill rendah,”jelasnya.

Irianto menjelaskan, pembangunan ketenagakerjaan
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan
dimaksud, maka upaya pemerintah adalah melakukan penguatan hubungan industrial
melalui kegiatan pelatihan teknik negosiasi bagi pelaku hubungan industrial
yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam
rencana strategis 2014 - 2019.  

“Perlu juga diketahui juga bahwa pola maupun
metode perundingan bersama yang diberikan pada kegiatan tot terampil
bernegosiasi dalam hubungan industrial dan pelatihan teknik negosiasi dalam
hubungan industrial yang telah diimplementasikan di Indonesia mendapat
apresiasi dari ILO,”jelasnya.

Di mana rekomendasi perundingan bersama sebagai
sarana kunci untuk mewujudkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi
ketimpangan sosial ekonomi sesuai kondisi wilayah maupun kemampuan
perusahaan. 

“Oleh sebab itu pemerintah berharap kepada serikat pekerja/serikat buruh serta organisasi pengusaha untuk semakin
bersinergi dalam mendorong implementasi penggunaan mekanisme negosiasi sukarela
dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan perselisihan hubungan industrial,”tuntasnya.
(humas)