Klarifikasi Pemadaman Bergilir, Dinas ESDM Panggil PLN dan PT SAS

TANJUNG SELOR – Menyikapi persoalan pemadaman listrik bergiliran
yang terjadi di 2 daerah di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kota Tarakan dan
Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sikap fasilitatif. Diungkapkan Kepala
Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, rencananya pada hari ini (22/3) pihaknya
akan menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang
beroperasi di Kota Tarakan (PLN ULK Tarakan) dan Tanjung Selor (PLN Rayon Tanjung
Selor). Termasuk, jajaran manajemen PT PLN (Persero) Area Berau, serta PT Sumber
Alam Sekurau (SAS).

Reaksi yang ditunjukkan Pemprov ini, sekaitan dengan
kewenangan dan peran Pemprov Kaltara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor
30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan. “Pada pasal 4 ayat (1) UU No.
30/2009, dijelaskan bahwa pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik oleh
pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah. Badan usaha milik negara yang dimaksud disini, adalah PT PLN.
Sementara kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah, hanyalah melakukan
pembinaan dan pengawasan. Ini sesuai pasal 46 UU yang sama,” kata Ferdy di
ruang kerjanya, Kamis (21/3).

Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dan pemerintah
daerah dapat melakukan inspeksi pengawasan di lapangan, meminta laporan
pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, melakukan penelitian dan
evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, dan
memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. “Artinya,
pemerintah daerah atau dalam hal ini, Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara
dapat memberikan sanksi juga teguran kepada PT PLN apabila dalam memenuhi
tanggung jawabnya tersebut melanggar ketentuan perizinan,” jelas Ferdy.

Dalam pertemuan hari ini, dikabarkan Ferdy, Pemprov
Kaltara akan berusaha meminta klarifikasi secara mendetail mengenai penyebab
terjadinya pemadaman listrik bergiliran yang terjadi di Kota Tarakan dan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. “Untuk pemadaman bergilir di Tarakan, dari
informasi yang saya terima, terjadi karena adanya ledakan pipa gas yang menyebabkan
korban nyawa. Kesimpulan sementaranya, pemadaman bergilir harus dilakukan hingga
perbaikan pipa gas dapat terealisasi dengan baik. Jadi, saya kira ini wajar,” ulas
Ferdy.

Berbeda dengan kasus pemadaman di Tarakan, Ferdy mengaku pemadaman
listrik bergilir di Tanjung Selor, sejatinya masih menimbulkan banyak
pertanyaan dan anasir dari kalangan pemerintah juga masyarakat. “Dari informasi
yang kami terima, pihak PLN Rayon Tanjung Selor mengaku kekurangan daya hingga
4 MW karena kerusakan boiler pembangkitnya. Sementara dari informasi lainnya,
diisukan belum adanya kesepakatan mengenai perjanjian jual beli listrik antara PT
PLN dengan PT SAS yang memiliki pembangkit berdaya mampu hingga 5.500 kW. Jadi,
mana yang benar, jangan sampai muncul isu pembohongan publik,” beber Ferdy.

Ferdy juga mengaku, pihaknya kecewa dengan sikap PLN
menangani keluhan masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Tanjung Selor. “Menurut
kami, selayaknya PLN memberikan informasi yang akurat, berikut solusi yang tepat
untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir ini,” papar Ferdy.

Sebagai informasi, dari data Dinas ESDM Kaltara, beban
puncak siang hari di Tanjung Selor mencapai 10.107 kW. Sementara pada malam
hari, sebesar 12.052 kW. Adapun kondisi pembangkit PT PLN (Persero) Kabupaten
Bulungan untuk sistem Tanjung Selor sendiri, total daya mampu dari 18
pembangkit yang digunakan mencapai 15.300 kW. “Dari analisa kami, dengan tidak
beroperasinya pembangkit PT SAS maka daya mampu listrik PLN berkurang juga
menjadi 9.800 kW. Dengan begitu, maka PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan
listrik pada saat beban puncak di siang juga malam hari di Tanjung Selor.
Inilah yang mungkin menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir,” tutup Ferdy.(humas)