Gubernur Tekankan, Investor Utamakan Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG
SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menekankan
agar para investor yang akan berinvestasi di Provinsi ini, lebih mengutamakan
tenaga kerja. Meski tentunya dengan tetap melihat kriteria yang dibutuhkan.

Demikian
ditegaskan Irianto, menyusul semakin dekatnya realisasi investasi di Kaltara.
Utamanya terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA), serta beberapa investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Saya
selaku gubernur, meminta kepada para investor, untuk mengutamakan tenaga kerja
lokal. Tentunya yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia dan juga kriteria
yang diminta oleh perusahaan,” kata Gubernur usai menerima kunjungan delegasi
dari China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Sabtu (16/03).

Untuk
memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut, Gubernur mengatakan,
Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan pusat melalui kementerian terkait
berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Yaitu dengan memberikan
pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara simultan.

“Kita
sudah membuat pelatihan untuk tenaga kerja di bidang konstruksi, yang
dilanjutkan dengan sertifikasi. Kita juga akan memberikan pelatihan di
bidang-bidang lain,” lanjutnya. Para investor, kata Irianto,  pada dasarnya setuju, namun tetap harus ada
kualifikasi. “Khusus tenaga ahli, mungkin mereka tetap mendatangkan tenaga
kerja Indonesia atau bahkan asing. Tapi jumlahnya juga tetap harus proporsional,”
lanjut Gubernur.

Masih
berkaitan dengan tenaga kerja, Gubernur juga menginginkan adanya transfer ilmu
atau keahlian. Artinya, pemerintah provinsi akan memfasilitasi para tenaga
kerja lokal, untuk bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para
investor. “Nantinya tenaga kerja local bisa menjadi pendamping para tenaga
ahli, sambil belajar. Ke depan juga, kita akan mengirimkan para lulusan SLTA
untuk mengikuti pelatihan khusus ke Lembaga-lembaga pelatihan, baik di
Indonesia maupun luar negeri. Ini semua untuk membangun daya saing tenaga kerja
kita,” tandasnya.

Sementara
itu, Gubernur yang didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkup Pemprov Kaltara, menerima rombongan delegasi tim National Development
and Reform Commission (NDRC) dari China, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku
Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang.

“Sebelum
pertemuan, mereka dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko)
bidang Maritim dan juga beberapa kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara,
telah melakukan tinjauan lapangan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan
Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi,” kata Irianto.

Kunjungan
ini, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari program Regional Comprehensive
Economic Corridors Global Maritim Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI)
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China atau RRT. “Kunjungan tim
ini tadi, untuk  melihat atau survei
langsung KIPI, guna memberikan evaluasi atau penilaian mengenai kelayakan KIPI
untuk masuk dalam proyek kerjasama antara Indonesia dan China,” ungkapnya.

Gubernur
mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan oleh pihak Kemenko Maritim,
melalui kerjasama ini (Indonesia-RRT) akan ada 9 proyek yang dilakukan di
Indonesia. Dan nantinya akan difokuskan di dua provinsi. Yaitu, Sumatera Utara
dan Kaltara. “Harapan kita, nantinya ada tiga atau bahkan lima proyek yang
dilaksanakan di Kaltara. Nanti Pemerintah Indonesia yang menentukan,” ujar
Irianto.

Berkaitan
dengan progress KIPI yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),
sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018, Gubernur menegaskan, dari sisi yang
sudah dicapai, progres yang sudah dilakukan Kaltara, telah banyak upaya-upaya
konkrit. “Semua capaian yang kita lakukan, sudah disampaikan ke pusat. Baik ke
Kemenko Maritim maupun Kemenko Peronomian. Sehingga ini akan menjadi
pertimbangan pemerintah nanti,” imbuhnya.

“Semua
ini memang perlu proses, dan perlu dukungan dari semua pihak. Untuk itu, saya
minta masyarakat perlu memahami, tidak mudah terprovokasi. Dengan harapan
investasi di Kaltara bisa terealisasi dengan baik, dan memberikan dampak untuk
kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sambung Irianto.

Sebelumnya,
tim NDRC atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-nya RRT, yang dipimpin
oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang
melakukan tinjauan lapangan ke rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi
dengan didampingi tim dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Bappenas RI, dan Pemprov
Kaltara.

Di
rencana lokasi KIPI, tim NDRC RRT dalam program GMF-BRI ini,  meninjau rencana pembangunan dermaga di
Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Lalu, destinasi wisata yang
dikembangkan Pemprov Kaltara di sekitarnya, dan jalan poros KIPI. “Yang
menyenangkannya lagi, tim juga mendapati adanya satu perusahaan asal RRT yang
telah beroperasi di wilayah KIPI. Industri ini berusaha di bidang pengepakan
udang kering,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kaltara Risdianto yang turut mendampingi tim NDRC
RRT.

Diketahui,
industri tersebut berdiri sejak setahun lalu dengan nama usaha, PT Muda Makmur
Sejahtera. “Saya baru tahu ini, dan sekaligus menjadi bukti bahwa KIPI sudah
mulai menarik investasi yang nyata. Insya Allah, akan masuk investasi lain yang
akan menghidupkan KIPI,” tutur Risdianto. (humas)