Catatan dari Penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Inpres No. 9/2018 (1)

Setahap demi setahap, progress pembangunan Kota Baru Mandiri
(KBM) Tanjung Selor mulai dilalui. Teranyar, perwakilan 12 kementerian, bersama
pemerintah kabupaten dan provinsi menandatangani kesepakatan rencana aksi pelaksanaan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri
Tanjung Selor. Di sisi lain, dukungan internal pun mengalir terhadap rencana yang
digagas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie ini.

DARA AURORA, Humas Pemprov Kaltara

TERSIRATNYA dukungan dari kalangan internal, dalam artian masyarakat
di Kaltara terhadap percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor, cukup tergambar dari
tetamu yang hadir saat penandatanganan kesepakatan pelaksanaan InpSres No.
9/2018 di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/3) lalu.

Saat itu, hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
pendidikan juga para pemimpin daerah di Kaltara. Seperti H Budiman Arifin, mantan
Bupati Bulungan; Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Adri Patton, Rektor
Universitas Kaltara (Unikaltar) Prof Jabarsyah. Lalu, adapula Henoch Merang, tokoh
adat Dayak Dayak.

Dari kalangan kepala daerah, hadir Bupati Bulungan H Sudjati,
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz, Walikota Tarakan dr H Khairul, dan lainnya.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap
kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh adat juga kepala daerah di Kaltara pada
acara tersebut. Kehadiran mereka, secara tersirat menunjukkan dukungan terhadap
upaya Pemprov Kaltara serta kementerian terkait untuk mempercepat realisasi pembangunan
KBM Tanjung Selor," kata Gubernur.

Pentingnya dukungan dari para pihak tersebut, dikarenakan
KBM Tanjung Selor membutuhkan banyak perjuangan untuk dapat segera direalisasikan.
Untuk itu, diakui Gubernur bahwa Pemprov Kaltara tak bisa bergerak sendiri tanpa
ditopang oleh komponen masyarakat juga pemerintah daerah di Kaltara. "Keberadaan
KBM Tanjung Selor ini untuk Kaltara, bukan hanya Bulungan. Lantaran, KBM akan menjadi
pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan sarana-prasarana penunjang juga kegiatan
perekonomian masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Kaltara," jelas Irianto.

Dari itu, sembari memperjuangkan dukungan penganggaran juga kebijakan
lainnya dari 12 kementerian sesuai Inpres No. 9/2018, Irianto juga mengencarkan
perjuangannya mewujudkan pembangunan sejumlah sektor yang akan berimplikasi terhadap
percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya, dari sektor perhubungan.
"Di sektor perhubungan, bandara di setiap kabupaten dan kota di Kaltara diusulkan
untuk dikembangkan. Termasuk Bandara Juwata Tarakan, yang nantinya menjadi pintu
masuk utama masyarakat dari luar Kaltara. Juga gerbang terdepan untuk masuknya investasi,"
ungkap Gubernur.

Lalu, adapula kegiatan pembangunan sarana jalan di kawasan
KBM Tanjung Selor. "Sebagaimana diketahui, setiap pembangunan yang akan dilakukan
tentunya akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, dukungan masyarakat,
utamanya tokoh masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah sangat penting.
Tanpa dukungan mereka, program tersebut akan berjalan lamban," papar Irianto.
Wujud lain dari upaya yang terkait percepatan KBM Tanjung Selor, adalah rencana
pembangunan PLTA Kayan dengan total daya 9 ribu MW.

Gubernur berharap, misi yang diusung Pemprov Kaltara ini benar-benar
didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat juga kepala daerah di
Kaltara. "Tujuannya tidak lain, untuk memajukan Kaltara. Mensejahterakan masyarakatnya,
dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,"
ulas Gubernur.

Support dari kalangan praktisi pendidikan pun tak kalah penting.
Irianto menilai, faktor internal ini turut mempengaruhi akselerasi dari upaya percepatan
pembangunan KBM Tanjung Selor. "Sumbangsih kalangan akademisi, baik untuk mengedukasi
juga memberikan pemahaman yang sejalan dengan rencana pemerintah kepada masyarakat,
adalah krusial. Selain itu, kritik konstruktif dari praktisi pendidikan akan menjadi
masukan berharga bagi Pemprov untuk dapat membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat,"
ucapnya. (bersambung)