Respons Kaltara, Bahas Strategi Kendalikan Inflasi

TANJUNG SELOR – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang
terjadi di tengah masyarakat kembali digelar. Respons Kaltara (ResKal),
sebuah acara talkshow yang digagas oleh Humas Provinsi Kaltara. Kali ini,
membahas tentang strategi mengendalikan inflasi.

Menghadirkan tiga nara sumber berkompeten, yakni Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro, Sekretaris Bappeda dan Litbang
Kaltara Ridwan Mahmud, serta mewakili Biro Ekonomi Syamsuddin Bahri, acara yang
dilangsungkan di Kedai 99, Rabu (13/2) kemarin mengupas banyak hal terkait dengan
inflasi yang terjadi di Kaltara. Berikut bagaimana strategi mengendalikan, dan
apa saja dampak yang dirasakan masyarakat.

Terungkap pada kesempatan itu, pada Januari 2019, inflasi di
Kaltara sebesar 0,96 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,96 persen,
dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,49 persen.

Disebutkan Eko, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Di
antaranya didorong oleh kenaikan harga pangan, serta jasa transportasi,
utamanya angkutan udara. “Ada dua hal yang paling mempengaruhi inflasi di
Kaltara. Pertama adalah harga pangan, utamanya beras. Kemudian yang kedua,
karena faktor kenaikan harga tiket pesawat yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya
untuk menekan inflasi di Kaltara. Salah satunya terkait dengan harga tiket, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie secara langsung telah
menyurati Menteri Perhubungan RI agar meninjau naiknya harga tiket yang tak
terkendali ini. “Kemudian mengenai harga pangan, utamanya beras, Pemprov
melalui OPD terkaitnya selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan harga
beras. Salah satunya melalui operasi pasar,” timpal Syamsuddin.

Selain peran pemerintah, disebutkan, untuk mengendalikan
inflasi juga diperlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satunya
dalam hal konsumsi. “Saya mencontohkan begini. Tanjung Selor semenjak
ditetapkan sebagai ibukota provinsi, diikuti dengan kenaikan tarif sewa rumah
yang signifikan. Seperti aji mumpung, sebagian warga meminta harga sewa dengan
semaunya. Itu akan berpengaruh pada inflasi juga. Karena secara ekonomi,
pebisnis yang menyewa tempat akan menaikkan harga barang yang dijual. Untuk itu
masyarakat juga harus bijak,” ungkap Eko lagi memberikan contoh.

Masih dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, di 2019,
pemerintah daerah terfokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Hal ini sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 lalu. “Untuk
menekan harga, satu hal yang penting adalah bagaimana menekan biaya distribusi.
Kemudian cara lain, adalah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Utamanya
pangan, seperti beras. Karena produksi beras di Kaltara juga sudah mencukupi,”
ungkap Ridwan melengkapi.(humas)