Pemerintah Korsel akan Kunjungi Lokasi KIPI

JAKARTA – Rencana pemerintah
mengembangkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah
Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan terus berprogres. Difasilitasi
oleh Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Kemenko Kemaritiman, pihak
Pemprov Kaltara melakukan pertemuan penting untuk mencapai kesepakatan atau Inception and Kick-off Meeting
pelaksanaan hibah dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk penyusunan Pra
Feasiblity Studies (FS) dan Masterplan Pelabuhan di Hotel Pullman Jakarta, Rabu
(13/02).

Hal ini terkait dengan rencana
alokasi dana yang akan dihibahkan oleh Negeri Ginseng tersebut kepada
Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebesar USD 600 ribu, guna menyusun dokumen
perencanaan dan FS di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, rencananya
Pemerintah Korsel akan berkunjung ke Kaltara dalam waktu dekat. Mereka sekaligus
ingin melihat langsung kondisi persiapan pembangunan KIPI di Tanah Kuning.

“Berdasarkan laporan dari
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPR-Perkim) Kaltara, Insya Allah jika tidak ada halangan pada tanggal 22 –
23 Februari mendatang mereka akan berkunjung ke Kaltara,” kata Irianto.

Sebelumnya, pada tahun 2016 dan
2017 pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah
pusat juga telah melakukan pra-studi kelayakan untuk KIPI Tanah
Kuning-Mangkupadi. Dari itu, rencananya Korea Selatan akan mereview kembali kedua
FS itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KIPI. Tentunya, jika Studi
kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea, akan memudahkan proses
pencairan dana hibah dari Bank Korea.

“Jadi nanti skema penyusunan
FS-nya akan dilakukan kerjasama antara kementerian terkait dengan Pemerintah
Korea,” katanya. Gubernur menambahkan, hasil FS tersebut akan ditindaklanjuti,
untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Gubernur mengatakan, pekerjaan
FS hibah ini akan dimulai jika kelengkapan yang dibutuhkan sudah selesai. “Bisa
secara bertahap, Pemerintah Korsel juga akan membantu pendanaan proses
penyusunan DED-nya. Bila sudah selesai, Pemerintah Korea Selatan akan
menyerahkannya ke Pemerintah Indonesia,” jelasnya. Sedangkan Pemprov Kaltara
dapat menggunakan hasil itu untuk perencanaan selanjutnya.

Di samping mengenai pemberian
dana hibah, dalam pertemuan yang dari Pemprov Kaltara diwakili Kepala Dinas
PUPR-Perkim dan beberaap kepala OPD terkait lainnya itu, juga dibahas mengenai
rencana pembangunan Kaltara dalam jangka Panjang. Salah satunya adalah rencana
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan yang akan
menyuplai energi ke KIPI.

Pembangunan sarana
infrastruktur menuju KIPI pun menjadi bahasan. Pemprov Kaltara merencanakan
pembangunan poros jalan lurus dari Ibukota Kaltara menuju KIPI, sehingga
mempercepat waktu perjalanannya. “Konektivitas juga kita perhatikan, karena ini
juga menjadi salah satu persiapan kita untuk pengembangan KIPI,” bebernya.

Sebelum dilaksanakannya
Inception Kick-off Meeting, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga telah
menggelar pertemuan pada bulan lalu. Hasilnya, Pemprov Kaltara diminta untuk
membentuk tim teknis guna mengawal pengerjaan proyek penyusunan FS ini, agar
sejalan dan terintegrasi dengan program yang sudah direncanakan Pemprov
Kaltara.

Dikatakan Gubernur, adanya
program bantuan hibah dari Korsel ini merupakan salah satu langkah maju dalam
proses pengembangan KIPI. Karena itu, dirinya menginstruksikan agar seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi, sehingga
fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud. 
“Semua OPD harus saling bersinergi, dalam membangun kawasan ini. Sebab
ke depan tantangan kita semakin berat dan harus kita hadapi dengan cara saling
mengisi dan terintegrasi,” tegas Irianto.

Sementara itu, Asisten Deputi
Infrastruktur, Pertambangan dan Energi, Yudi Prabangkara mengungkapkan, KIPI
Tanah Kuning adalah salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Kaltara.
Karena itu perlu ada integrasi dari dua FS yang telah dikerjakan pada untuk
mencari pola yang tepat dalam pembangunan KIPI. (humas)