Kaltara Perlu Pacu Pertumbuhan Ekspor dan Perdagangan

TARAKAN – Pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara) di tahun-tahun mendatang diharapkan tak lagi
mengandalkan sumber perekonomiannya pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
mineral. Tapi harus mengalihkan pandangan pertumbuhan perekonomiannya kepada
kegiatan ekspor dan perdagangan.

Demikian
disampaikan
Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie pada
Pertemuan Tahunan Bank
Indonesia (PTBI) bertajuk Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan yang mengangkat
tema
‘Ekspor Sebagai
Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltara’ di Ruang Pertemuan Lantai 2 Gedung Kantor Perwakilan BI Provinsi
Kaltara, Selasa (18/12).

Gubernur menyampaikan hal itu, berdasarkan pada informasi dan data yang
valid dari BI. “Data yang disampaikan BI ini, selalu aktual, update, valid dan solid. BI Juga selalu mengupayakan adanya inovasi atau perubahan baru,” ujarnya. Terkait
topik pada pertemuan tersebut, diungkapkannya, pada pertumbuhan ekonomi 2018,
Kawasan Timur Indonesia termasuk yang paling rendah kontribusinya untuk
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Padahal, SDA itu ada di kawasan
ini, utamanya Kalimantan.

“Persoalannya, adalah negara ini masih bertumpu pada konsumsi,
belum pada sisi produksi. Apabila ingin menjadi negara modern, kita harus
mengarahkan
prospek perekonomian kepada
ekspor dan
perdagangan. Apabila dinilai dari sisi itu, maka Pulau Jawa yang terbanyak
karena masyarakatnya banyak. Dari itu, pemerintah di masa mendatang, harus ada
upaya untuk mengubahnya. Kita bicara Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” beber Irianto.

Pun demikian, Gubernur mengakui bahwa tak bisa dipungkiri bahwa aspek pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi
terbesar di Kaltara. “Tapi, dari paparan BI, terlihat bahwa sumbangsih investasi juga cukup besar sekitar 32 persen.
Ini kebanyakan
berasal dari investasi
pemerintah, baik
yang bersumber dari APBN
dan APBD. Kita
juga mampu menarik dana
pusat cukup besar.
Pada 2018 saja, dana APBN yang dialokasikan untuk Kaltara baik
yang dilaksanakan TKDD, Dana Desa dan lainnya sekitar Rp 10 triliun lebih,
sementara penduduknya kurang dari 1 juta jiwa. 

Uang
sebesar itu, tak bisa jalan sendiri ke Kaltara. Namun, ada yang mengawalnya,” urai Gubernur.

Gubernur juga mengomentari soal perkembangan inflasi di
Kaltara. Menurutnya, sejauh ini kondisi inflasi masih sangat terkendali.
Termasuk, pertumbuhan angka kredit yang terus membaik. Namun, defisit transaksi
berjalan serta penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) perlu mendapat perhatian
khusus. “Yang terjadi ini, dikarenakan adanya kebocoran wilayah. Istilah ini,
merujuk kepada banyaknya orang yang mencari penghidupan di Kaltara, namun
menabung atau berinvestasi di luar Kaltara atau kampung halamannya. Dari itu,
saya sangat menyarankan agar hal tersebut dieliminir dengan banyak menabung di
perbankan yang ada di Kaltara,” jelas Irianto.

Kebocoran wilayah juga terjadi pada kegiatan ekspor
selama ini. Sesuai data BI juga Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor
hingga 2018 di Kaltara mencapai USD 190 juta, dan impor USD 31 juta. Artinya,
neraca perdagangan mengalami surplus. “Pertanyaannya, uangnya kemana? Inilah
kebocoran wilayah itu. Sebab, pembayarannya dilakukan di tempat lain atau
negara lain, bukan di Kaltara. Untuk itu, ekspor harus didorong oleh seluruh
pemangku kepentingan yang ada. Namun, modelnya diubah,” ucap Irianto. Pengubahan model yang dimaksud, ekspor
dari Kaltara tak lagi barang setengah jadi, namun merupakan barang yang sudah
langsung dapat masuk ke market dan dimanfaatkan masyarakat.

Pemprov Kaltara sendiri, untuk menopang geliat ekspor dan
perdagangan di Kaltara, salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan
menyediakan infrastruktur kelistrikan. “Insya Allah, Februari 2019 akan dimulai
konstruksi PLTA Kayan I dengan daya sekitar 900 MW. Semoga simultan dengan
tahap II dan selanjutnya. Listrik yang tersedia ini, akan digunakan untuk
mengembangkan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga KBM Tanjung Selor dan kepentingan
lainnya,” jelas Gubernur.

Soal investasi, Gubernur berharap dukungan dari semua
pihak. “Saya tegaskan,
investasi besar dapat
datang ke Kaltara dan terealisasi,
sepenuhnya bergantung kepada sikap kepala daerah, masyarakat, tokoh
adat dan pemangku kepentingan lainnya,” tutup Irianto.(humas)