Realisasi Dana Desa Sudah 60 Persen, Gubernur Minta Aparat Desa Punya Kreasi Kelola Dana Desa

TANJUNG SELOR – Hingga
memasuki Juli, realisasi penyaluran Dana Desa (DD) untuk Kalimantan Utara
(Kaltara) sudah mencapai 60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 463,2 miliar
pada 2019 ini. Dengan rincian pencairan tahap I dengan nilai Rp 92,6 miliar
atau 20 persen, dan dilanjutkan tahap kedua sebesar Rp 185,3 miliar. Sisanya
atau 40 persennya lagi akan disalurkan pada pencairah tahap III.

Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, hingga Juli melalui dua tahapan penyaluran,
Dana Desa untuk 447 desa di Kaltara sudah tersalurkan sebesar Rp 277,9 miliar
atau 60 persen dari jumlah alokasi Dana Desa 2019 sebesar Rp 463,2 miliar.

“Pencairan sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yaitu, pencairan tahap I
sebesar 20 persen dan tahap II 40 persen. Penyaluran langsung ke rekening kas
umum daerah (RKUD) yang ada di setiap Pemerintah Kabupaten,” ungkap Irianto.

Ditegaskan, sesuai
ketentuan yang telah ditetap pemerintah melaui Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN
(Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD tidak boleh mengendap dalam tempo yang
ditentukan. Jika hal tersebut terjadi, maka Pemerintah Daerah berhak diberikan
sanksi.

Gubernur mengatakan,
pemberian Dana Desa dilakukan Pemerntah dalam upaya memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan di desa. Setiap tahun alokasi Dana Desa
mengalami peningkatan. Tak terkecuali di Kaltara. Di mana pada 2019 ini mengalami
kenaikan sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya.

Disebutkan, pada 2018
pemerintah menganggarkan  Dana Desa untuk
desa-desa di Kaltara sebesar Rp 387,5 miliar. Meningkat menjadi Rp 436 miliar
pada tahun ini. “Kita bersyukur setiap tahunnya dana desa mengalami kenaikan,
hal ini tentu berdampak bagi perkembangan desa. Atas nama masyarakat Kalimantan
Utara, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Utamanya kepada
Presiden. Harus kita akui, selama berpuluh tahun Indonesia sudah merdeka, baru
di era Presiden Jokowi, alokasi dana ke desa-desa begitu besar. Setiap desa
bisa mengelola anggaran hingga Rp 1 miliar, bahkan ada yang lebih,” ungkap
Irianto.

Dari itu, lanjutnya, bagi
masyarakat desa, utamanya para aparat desa wajib mensyukuri. Tak sekedar
bersyukur dalam ucapan, namun tegas Gubernur, harus diikuti dengan tindakan
nyata. Yaitu dengan bekerja lebih baik.

Dengan alokasi dana yang
begitu besar ke desa ini, Gubernur mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades)
dan Aparat Desa agar dalam pengelolaannya harus lebih hati-hati. “Lakukan
secara benar dan tepat sasaran,” katanya. Apalagi saat ini, lanjut Irianto,
penggunaan dana desa mendapat pengawasan ketat oleh para aparat penegak hukum.

“Kades dan aparat desa
perlu banyak belajar. Pahami aturan-aturan tentang pemerintahan desa. Termasuk
aturan bagaimana pengelolaan dana desa yang benar. Agar jangan sampai salah
dalam melangkah. Apalagi sampai ke kesalahan yang berujung ke masalah hukum,”
kata Irianto.

Gubernur menegaskan, aparat
desa, utamanya Kades harus banyak berinovasi, berkreasi untuk memajukan
desanya. Dengan dana desa yang besar, jika dibarengan dengan kreasi yang
positif, diyakini desa-desa di Kaltara akan menjadi cepat maju.

Gubernur mengatakan, dari
pemantauannya setelah keliling ke banyak desa di Kaltara. Diketahui, masih
banyak rumah warga yang tidak layak huni. Untuk itu, kepada para Kades diminta
untuk memperhatikan ini. “Dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur,
tapi juga bisa untuk membantu masyarakat. Salah satunya dapat membantu rehab
rumah masyarakat,” imbuhnya. (humas)