1.058 Tenaga Kerja Kontruksi Tersertifikasi

TANJUNG
SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie optimis, kesiapan
tenaga kerja, khususnya bidang konstruksi di Kaltara sudah cukup mumpuni. Hal
ini dibuktikan dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi di provinsi
ke-34 di Tanah Air yang sudah tersertifikasi. Ini penting, sebagai daya dukung kesiapan
sumber daya manusia (SDM) dari bidang jasa konstruksi untuk merealisasikan
kebijakan pembangunan Kaltara ke depan.

Gubernur
mengatakan, sesuai data di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, hingga Juli 2019 sudah ada
1058 tenaga kerja bidang konstruksi yang telah tersertifikasi. Diungkapkan, upaya peningkatan SDM bagi
para tenaga kerja bidang jasa konstruksi, sekaligus sertifikasi sudah dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sejak 2016 lalu. Yaitu melalui
program Pelatihan, Fasilitasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kontruksi
yang digalakkan DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara.

Dari 1058
tenaga kerja yang tersertifikasi tersebut, dirincikan, pada tahun 2016 sebanyak
305 orang, 2017 sebanyak 183 orang, dilanjutkan pada 2018 sejumlah 180 orang. Kemudian di 2019
telah tersertifikasi sebanyak 390 tenaga kerja bidang konstruksi. “Jika ditotal
maka sebanyak 1.058 tenaga kerja kontruksi telah tersertifikasi,” urainya.

Irianto menjelaskan,
pentingnya tenaga kerja kontruksi tersertifikasi, sejalan dengan yang telah diamanatkan
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Kontruksi. Di mana pada era
persaingan global yang tinggi seperti sekarang, tenaga kerja kontruksi,
khususnya tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Apalagi
di Kaltara punya agenda besar dalam pembangunan ke depan, yang terpapar dalam
11 prioritas pembangunan. Di mana, dalam realisasinya memerlukan SDM yang
handal ke depan. “Selain sebagai modal
untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, dengan tersertifikasi memungkinkan
seorang tenaga kerja memiliki upah yang sesuai. Semakin terampil dan ahli dia,
maka upah yang diterima pun semakin besar,” terangnya.

Di samping
pemberian pelatihan dan sertifikasi, sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU
No. 2/2017 itu, Pemprov Kaltara saat ini juga tengah menyusun Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda), mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi
di Kaltara. Di
dalam Raperda itu, kata Irianto, ada instrumen yang mengatur keterlibatan
tenaga kerja lokal. “Dengan adanya peraturan daerah itu, akan ada penegasan
agar paket pembangunan infrastruktur di Kaltara yang mewajibkan mempekerjakan
tenaga kerja lokal. Namun, ada pengaturan mengenai persentasenya keterlibatan
tenaga kerja lokal dan non lokal. Di rancangan peraturan daerah itu juga
mewajibkan tenaga kerja untuk bersertifikat,” paparnya.

Sementara
itu, Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi DPUPR-Perkim Kaltara Deni Yusdianto mengatakan, dalam
penyelenggaraannya, program sertifikasi tenaga kerja kontruksi di Kaltara juga melibatkan
lembaga perguruan tinggi yang mencetak lulusan teknik. Seperti Universitas
Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan
Politeknik Negeri Nunukan.

Bagi
perguruan tinggi, lanjutnya, mahasiswa yang dapat mengikuti program ini adalah
yang telah memasuki semester 7 atau 8. Dengan menggunakan jalur Distance
Learning-SIBIMA atau Sistem Informasi Belajar Insentif Mandiri Bidang Kontruksi
milik Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). “Sistemnya online.
Kita beri jangka waktu sebulan, setelah itu kita assessment. Jika lulus maka
akan mendapatkan SKA atau Sertifkat Keahlian Kerja,” urainya.

Sebagai
infomasi, program sertifkasi tenaga kerja kontruksi akan berlanjut di Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan. Dijadwalkan pada awal September mendatang, dengan
jumlah peserta 80 hingga100 orang. “Masih kita susun untuk kegiatannya, apa
nanti menyasar tenaga kerja terampil atau tenaga kerja ahli untuk disertifikasi,
kita belum tahu,” tutup Deni.(humas)