PPDB Beri Prioritas bagi Warga Kurang Mampu

TANJUNG SELOR –
Program Respons Kaltara (ResKal) yan merupakan gagasan bagian Humas pada Biro
Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltar) kembali
digelar. Di edisi ke-42 ini, mengangkat topik Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) dengan sistem zonasi. Menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Dr H Sigit Muryono sebagai narasumber, dengan didampingi
Ketua Panitia PPDB Kaltara, Joko Suprapto.

Ulasan detail mengenai
teknis pelaksanaan PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat di wilayah Kaltara dibahas lugas pada ResKal
di Kedai 99 Tanjung Selor itu.

Diungkapkan
Sigit, setiap tahun sistem PPDB selalu dilakukan perbaikan. Hal ini mengingat
pelaksanaan PPDB bersifat dinamis. Seperti tahun sebelumnya, pada 2019 ini,
PPDB masih menggunakan sistem zonasi.

Aturan ini
mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI
Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
dan Sekolah Menengah Kejuruan. “Bersekolah adalah hak seluruh warga negara
Indonesia, termasuk keluarga kurang mampu. Sekaligus, bagian dari upaya
penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang dilanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun,” kata
Sigit.

Sistem zonasi
dilakukan, dengan tujuan untuk lebih menekankan pemerataan kualitas pendidikan.
"Tujuan dari sistem zonasi ini, pertama, menjamin layanan akses bagi
siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta
menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya negeri," ujarnya.

Selain itu, lanjut
Sigit, sistem zonasi ini dinilai dapat meningkatkan prasarana sekolah ataupun peningkatan
tenaga pendidikan.

"Melalui
sistem zonasi akan mempermudah dalam menganalisis perhitungan guru, serta
membantu pemerintah dan pemda dengan memberikan informasi yang berupa sasaran,
baik prasarana sekolah maupun peningkatan tenaga pendidikan," lanjut Sigit.

Dibeberkan, penerimaan
siswa baru untuk jenjang SMA/SMK sederajat tahun ini, dimulai 24 Juni 2019. Pengumuman
hasil PPDB pada 29 Juni 2019. “Sama halnya tahun lalu, pada PPDB tahun ini kita
juga memberikan prioritas untuk bisa diterima bagi warga kurang mampu. Hanya
saja, bedanya tahun ini tidak berlaku dengan menunjukkan SKTM (surat keterangan
tidak mampu). Syaratnya dengan menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PKH
atau sejenisnya. Bagi yang memiliki kartu itu langsung diterima. Dengan catatan
sesuai zonasi di mana mereka berada,” ucap Sigit.

Metode
penerimaan menggunakan jalur online dan offline. Untuk SMA pelaksana PPDB
online di Kabupaten Bulungan sebanyak 9 sekolah, Tarakan 3 sekolah, Nunukan 6
sekolah, Malinau 3 sekolah, dan Tana Tidung 2 sekolah. Lalu, untuk SMK yang
melaksanakan PPDB online 14 sekolah se-Kaltara. Sedangkan untuk SMA pelaksanaan
PPDB offline di Bulungan 1 sekolah, Nunukan 4 sekolah, Malinau 13 sekolah, dan
Tana Tidung 1 sekolah. Untuk SMK, hanya 3 sekolah se-Kaltara. “Untuk kuota PPDB
seluruhnya bagi SMA di Kaltara, 6.084 siswa. Sedangkan untuk SMK 4.145 siswa,”
papar Sigit.

Ditegaskannya,
seluruh lulusan SMP dan sederajat di Kaltara dapat tertampung di SMA, SMK dan
sederajat yang ada. “Harus dipahami juga bahwa tak semuanya dapat bersekolah di
SMA atau SMK negeri, namun sedianya dapat bersekolah di satuan pendidikan
swasta. Sebab, secara kualitas, sekolah swasta tidak kalah dengan negeri. Jadi,
orangtua patut memahami dan diberi pemahaman soal ini,” urai Sigit.

Untuk zonasi
per sekolah, Disdikbud Kaltara secara detail telah merilisnya melalui website
resminya. Masyarakat juga bisa melihat melalui website resmi Biro Humas dan
Protokol Setprov Kaltara, yaitu di http://humas.kaltaraprov.go.id. (humas)