Gubernur Inginkan Kepala OPD yang Bergerak Cepat

TANJUNG SELOR – Tahapan seleksi terbuka untuk pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di beberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), kini
tengah berlangsung. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menginginkan, melalui
seleksi ini, nantinya JPT Pratama atau jabatan kepala OPD bisa diisi
orang-orang yang memiliki kualitas.

Hal yang paling penting menurut gubernur, pimpinan instansi
harus mampu berkontribusi dalam membangun daerah dengan gerak cepat. “Intinya
harus bisa mengimbangi gerak cepat pimpinannya (kepala daerah). Kalau
pimpinannya lari, dia harus ikut lari. Jangan dia jalan santai,” tegasnya.

Selain itu, secara normatif, Irianto juga menginginkan
Kepala OPD yang memiliki kompetensi dan kemauan untuk bekerja keras. Apalagi,
provinsi ke-34 ini merupakan daerah yang baru dan sedang gencar melakukan
pembangunan. “Pertama, harus punya kompetensi dan bekerja keras, punya
integritas, tidak mudah mengeluh. Yang terpenting juga bisa bekerja sama,
kompak. Dan tentu saja punya loyalitas,” harapnya.

Gubernur mengatakan, proses seleksi yang sementara ini
sedang berjalan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski dilakukan
secara terbuka untuk seluruh ASN dari mana pun, Irianto mengakui, dalam seleksi
tersebut tetap akan memprioritaskan ASN atau pejabat di Kaltara. “Meski
demikian kalau ada dari luar tetap kita terima juga, karena tidak boleh ada
pembatasan. Seleksi ini sifatnya terbuka. Hanya saja, kita sampaikan pengumuman
itu (prioritas) di Kaltara. Artinya selain dari lingkup Pemprov, juga bisa dari
Pemerintah kabupaten/kota di Kaltara,” kata Gubernur.

Untuk diketahui, memasuki 2019 ini, ada sebanyak 6 pejabat
eselon II atau JPT Pratama di beberapa OPD di lingkup Pemprov Kaltara yang
pensiun. Tahap awal, seleksi untuk pengisian jabatan yang kosong ditinggal
pensiun ini, pendaftaran dibuka untuk tiga jabatan kosong, yakni Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP).

Pendaftaran dibuka sejak 14 Mei 2019 dan berakhir pada 27
Mei 2019. Selain ketiga jabatan itu,
di tahun ini juga akan dibuka pendaftaran untuk tiga jabatan lainnya, yakni
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta dan Sekretaris Dewan
(Sekwan). “Saat ini, tahap pertama seleksi untuk pengisian tiga jabatan sedang
proses penerimaan. Tahap kedua nanti dilanjutkan dengan pengisian jabatan
kosong lainnya. Untuk Pansel (Panitia Seleksi) tidak perlu dibentuk lagi. Tetap
satu pansel,” kata Iranto lagi.

Sementara itu, hingga ditutupnya pendaftaran atau penyerahan
berkas, sudah ada beberapa nama yang masuk di sekretariat Pansel. Sesuai data Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kaltara, mencatat ada sebanyak 28 pejabat yang
mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka pada 3 lowongan JPT Pratama ini. Dengan rincian, mendaftar untuk calon Kepala BKD 5
orang, calon Kepala Dinas
Sosial 15 orang, dan Satuan
Polisi Pamong Praja, diikuti 8
orang.

Gubernur juga mengaku,
 telah memberikan persetujuan bagi para ASN di jajarannya yang akan
mengikuti tahapan seleksi ini.
Utamanya bagi beberapa nama yang dinilai telah memenuhi persyaratan. “Sudah
saya setujui semua yang memenuhi syarat. Pangkatnya kan harus 4B, dengan
penilaian semua baik,” kata Irianto, tanpa menyebut siapa-siapa pejabat yang
ikut seleksi itu.

Sekedar mengingatkan, sesuai pengumuman yang telah
dipublikasikan Panitia Seleksi beberapa waktu lalu, beberapa syarat bagi
pejabat atau ASN yang dapat mengikuti seleksi tersebut, antara lain adalah ASN
yang minimal memiliki golongan Eselon II A dengan pangkat minimal 4/B. Selain
itu, batas usia maksimal peserta seleksi, adalah 56 tahun terhitung pada 1
Agustus 2019.

Penerimaan berkas pendaftaran dimulai sejak pengumuman
dikeluarkan, terhitung selama 15 hari. Yakni mulai 13 Mei hingga 27 Mei 2019.
Pengumuman hasil seleksi berkas peserta seleksi dijadwalkan diumumkan pada 13
Juni mendatang. Dilanjutkan dengan uji kompetensi bermetode assesment test pada
17 hingga 20 Juni 2019. Rencananya dilaksanakan di Jatinangor.

Hasil uji kompetensi dijadwalkan akan diumumkan pada 1 Juli
2019. Untuk peserta yang lolos uji kompetensi, berhak menyertai tahapan seleksi
selanjutnya. Yaitu, penulisan makalah, presentasi dan wawancara. Ini
dijadwalkan pada 8 hingga 10 Juli 2019. 
(humas)