Pengelolaan Anggaran Harus Terencana Baik dan Inovatif

TARAKAN – Setiap program kerja dan kegiatan yang akan telah
direncanakan,
diharapkan dapat direalisasikan secara objektif,
sesuai target yang diusung. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan inovasi dan
kreativitas tanpa perlu menunggu pendanaannya. Tak terkecuali dalam pengelolaan dana
desa, maupun kegiatan lainny di desa-desa di Kalimantan Utara (Kaltara).

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie terkait pemanfaatan Dana Desa untuk menopang kemajuan pembangunan di Kaltara
dari wilayah perdesaan. Gubernur mengingatkan agar, setiap pengguna anggaran,
termasuk pengelola Dana Desa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana kegiatan yang baik dan benar. “Semuanya, harus diawali
dari niatan yang baik. Hal
inilah yang dilakukan Pemprov Kaltara, saat pertama kali dibentuk. Semuanya
dimulai dari nol anggaran, dan nol sumber daya manusia, juga sarana-prasarana.
Dengan perjuangan, maka banyak diperoleh hasil pembangunan yang dinikmati
masyarakat. Seperti jalan, dan lainnya,” ucap Gubernur saat
memberikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Tarakan, Senin (9/9) malam.

Berbekal hal tersebut, berbagai pencapaian diraih
Provinsi Kaltara. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Penurunan angka
kemiskinan, hingga  capaian berbagai
penghargaan dari Lembaga Independen, maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai
informasi, pada 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,04 persen, tertinggi di Kalimantan.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,22 persen. Juga angka kemiskinan yang
mencapai 6,86 persen, jauh turun dibandingkan pada 2013 sebelum
Kaltara terbentuk yang masih pada angka 11 persen lebih.

“Semuanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kepatuhan
pada hukum, asas transparan serta akuntabel. Dengan asas tersebut, Kaltara juga
menjadi contoh
bagi daerah lain. Seperti, dalam penyelenggaraan seleksi
CPNS, Kaltara adalah yang terbaik di Indonesia,”
jelas Irianto.

Berbicara soal kemiskinan, Gubernur mengakui bahwa
persentasenya memang fluktuatif. Ini karena banyaknya orang yang datang ke Kaltara
untuk mencari kerja. Sehingga menyebabkan pertumbuhan jumlah angka kemiskinan
juga pengangguran. “Dari itu, kepada camat dan kepala desa agar memperhatikan
warga baru yang datang, selain untuk mencegah radikalisme
juga untuk memprediksi tingkat pengangguran dan pertumbuhan kemiskinan di desa,” urai Gubernur.

Saat ini, pertumbuhan kemiskinan masih dominan terjadi di
perdesaan. Dimana, sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
Kaltara, pada 2019 dari 447
desa, masih terdapat 64 desa berstatus sangat tertinggal dan 206
desa tertinggal. “Ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan setempat untuk melakukan
upaya pengembangan desanya. Dalam hal ini, kepala desa dalam pemanfaatan dana
desa pun harus lebih kreatif dan inovatif,” tutur Irianto.

Sebagai informasi, pada tahun ini Kaltara mendapatkan alokasi Dana
Desa dari APBN sebesar Rp 463.268.514.000 yang akan disalurkan
kepada 4 kabupaten dengan 3 tahap pencairan. Untuk
penyerapannya sendiri, hingga saat ini telah mencapai tahap 2 dengan nilai penyerapan
sebesar Rp 277.961.108.359 atau sebesar 60 persen dari
total dana desa yang telah dialokasikan.

Di kesempatan itu, Gubernur juga meminta kepada para camat
dan kepala desa untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersih. “Utamanya, soal kebersihan
sungai dan penggunaan sampah plastik. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah,
utamanya kesehatan seperti stunting,” urai Gubernur. Di
bidang kesehatan sendiri, capaian yang telah diperoleh Kaltara salah satunya
capaian Universal Health Coverage (UHC) Nasional sebesar 98,37 persen pada Oktober
2018.

Masih terkait dengan permasalahan kesehatan, Pemprov Kaltara
juga telah melakukan pembangunan pelayanan dasar di bidang infrastruktur. Seperti
pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang realisasinya per
September 2019 sebanyak 2.940 unit, dengan rincian 2.366 unit didanai APBN dan
168 unit didanai APBD. Total anggaran yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 43,75
miliar dan APBD sebesar Rp 6,6 miliar. “Disamping itu, juga telah dibangun 8
embung dengan dana APBD dan APBN. 65.597,7 meter saluran irigasi, 13.003,3
meter jalur usaha tani, dan 32.802 meter tanggul,” ulas Irianto.

Untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan secara
langsung, Pemprov melalui Dinkes juga telah merealisasikan kegiatan pemberian imunisasi
dasar lengkap sebanyak 49.411, dokter terbang yang berhasil melayani 3.391 pasien,
operasi katarak/bibir sumbing/sunat massal untuk 268 pasien, pengentasan gizi
buruk sebanyak 1.682 kasus, membangun 4 unit RS pratama dan lainnya. “Dukungan
secara tidak langsung untuk penanganan masalah kesehatan ditopang melalui
bantuan sosial yang disalurkan Dinsos dan Disperindagkop. Seperti melalui KUBE
untuk 650 keluarga, PKH untuk 8.511 keluarga (total anggaran Rp 16 miliar),
SOA, dan dukungan program kesejahteraan sosial anak untuk 1.312 anak,” ungkapnya.

Dalam
kesempatan itu, Gubenur menambahkan, pada 2020, Pemprov Kaltara akan lebih
memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat. Ini untuk
mengakomodir sejumlah kegiatan yang menjadi aspirasi warga selama ini. Seperti dicontohkan
pembangunan jalan-jalan lingkungan, jembatan dan fasilitas lainnya yang sangat
dibutuhkan masyarakat. (humas)