Gubernur Minta Kades dan Camat Serius Perhatikan KIA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta
kepada para camat dan kepala desa (Kades) untuk semakin serius memperhatikan
kesehatan ibu dan anak (KIA). Tak hanya kesehatan fisik, tapi juga jiwa sang
ibu hamil. Ini disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi (Rakor)
program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tahun 2019 dengan
tema “peran dana desa dalam penanganan stunting untuk menciptakan sumber daya
manusia (SDM) unggul menuju Kaltara maju” di meeting room Swissbel-Hotel
Tarakan, Minggu (8/9) malam.

Imbauan Irianto tersebut, berkaitan dengan upaya penanganan stunting. “Dengan
memperhatikan KIA maka diharapkan dapat terlahir bayi yang sehat secara fisik
juga kejiwaan. Dalam banyak pengalaman, ibu hamil yang mengalami psikis
tertekan akan berpengaruh bayi yang akan dilahirkan. Salah satu dampaknya,
adalah bayi yang lahir stunting,” jelas Gubernur.

Setelah dilahirkan, selama 1.000 hari kehidupannya, anak harus mendapatkan
pengawasan dan perhatian lebih. “Jangan pernah menganggap enteng pendapat
seorang anak. Dengan begitu, maka si anak akan tumbuh menjadi orang yang
percaya diri, santun dan kreatif,” ucap Irianto.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencantumkan upaya tersebut kedalam Nawa
Cita. Tepatnya, Nawa Cita ke-3 dan ke-5. Dimana pada Nawa Cita ke-3, adalah
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan. Lalu, pada Nawa Cita ke-5, meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung
deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat
di tahun 2019. “Dari itu, menurut saya, camat dan kades adalah pemimpin sesungguhnya. Utamanya, di lini
terluar wilayah pemerintahan. Dengan memperkuat jajaran pemerintahan dibawah, maka yang diatas akan kuat. Begitupula
sebaliknya. Dari itu, keberadaan camat dan kades harus diperkuat. Jika desa dan
camat maju sejahtera maka negara akan maju dan sejahtera juga,” tutur Gubernur.

Upaya itu juga merupakan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap
upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Generasi Emas pada 2045. “Saat itu (tahun
2045, Red.) Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Apabila
bonus itu dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi keuntungan bagi Indonesia,
khususnya Kaltara. Namun, apabila terabaikan maka akan menjadi permasalahan
baru bagi Indonesia,” urai Irianto.

Menilik hal tersebut, Gubernur menilai bahwa persoalan utama saat ini,
adalah mengelola manusia itu sendiri. “Salah
satu aspek penting
dari pengelolaan manusia dari ekonomi dan
sosial, PBB menyepakati pengukurannya melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Indikatornya terdiri dari 3 unsur. Salah satunya, faktor kesehatan. Disini, manusia sebelum lahir harus dikelola dengan baik,
bahkan dalam perkawinan, dalam kandungan ibu, melahirkan dan selanjutnya. Ibu
hamil harusnya mendapatkan perhatian khusus, guna memastikan kecerdasan anak
yang dikandung dan dilahirkannya kelak,” ulas Gubernur.

Ancaman utama dalam pengelolaan manusia, menurut Irianto adalah stunting. “Salah
satu upaya penanganannya, adalah dengan memanfaatkan dana desa. Dari itu, penting sekali dibangun kesadaran baru mulai di tingkat desa untuk
membantu penanganan masalah stunting,” tutup Irianto.(humas)