Pengembangan Tengkayu I Dipercepat, Target Tahun Ini Tuntas

TARAKAN – Gubernur
Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta agar pengembangan
Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dipercepat penyelesaiannya. Ditargetkan tahun ini
akan selesai pembangunannya. Terutama untuk sisi laut.  Melalui APBD 2019, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan tahap
IV. Kemudian guna menuntaskan pembangunannya, melalui APBD Perubahan tahun ini,
diusulkan penambahan anggaran Rp 16 miliar.

Gubernur mengatakan,
penyelesaian pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dinilai penting. Hal ini
mengingat, aktivitas pelabuhan speedboat yang menjadi penghubungan ke seluruh
kabupaten di Kaltara itu, semakin padat. “Bisa kita lihat, semakin semrawut.
Kita menginginkan pelabuhan ini menjadi lebih nyaman dan aman. Karena ini
menjadi salah satu pintu gerbang Kaltara,” kata Gubernur saat bertemu dengan
para perwakilan buruh Pelabuhan Tengkayu I, Rabu (26/06).

Diungkapkan, dirinya
menginginkan awal 2020 mendatang pengembangan pelabuhan tersebut sudah selesai
dan bisa dinikmati masyarakat. Utamanya pada sisi laut. Di antaranya pada
dermaga tambat, ruang tunggu maupun jalan masuk atau trestle yang dibuat dua
jalur. “Memang belum bisa tuntas secara keseluruhannya. Ini karena keterbatasan
anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltara. Sebagai provinsi baru, Kaltara memiliki
APBD yang sangat kecil. Oleh karenanya, kita juga berupaya bisa mendapatkan
dukungan anggaran juga dari APBN,” kata Irianto lagi.

Lebih jauh Irianto
mengungkapkan, sesuai perencanaan awal Pelabuhan Tengkayu I akan dijadikan
sebagai sebuah pelabuhan modern yang futuristik. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi
salah satu ikon di Kaltara. “Yang utamanya adalah membuat masyarakat, baik itu
warga Kaltara maupun masyarakat dari luar yang ke Tarakan akan merasa nyaman
dan aman saat berada di pelabuhan ini,” lanjutnya. 

Sebagai gambaran, jika
sudah selesai pengembangannya, pelayanan di pelabuhan ini, ke depan akan dibuat
seperti di bandara-bandara kelas internasional. “Jadi ke depan, berbagai
fasilitas pendukung lainnya. Seperti pertokoan, juga hotel. Tapi itu bertahap
untuk jangka Panjang,” imbuhnya.

Sementara itu, kedatangan
Gubernur ke Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Rabu (26/06) sore lalu adalah secara khusus
ingin bertemu dengan perwakilan para buruh di pelabuhan itu. Hal ini menyusul
adanya keluhan dari buruh, yang khawatir aktivitas mereka terhenti akibat adanya
kegiatan pembangunan di pelabuhan tersebut. “Saya sengaja datang langsung untuk
mendengar aspirasi yang ingin mereka sampaikan,” kata Gubernur.

Diakuinya, sebagai
konsekuensi karena pekerjaan dipercepat, maka harus ada yang dikorbankan untuk
menghentikan aktivitasnya di pelabuhan itu. Sempat terpikir oleh pelaksana
teknisnya, untuk meminta agar aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tengkayu I
dihentikan sementara.

Mendapatkan informasi itu,
para buruh pun resah. Mereka berharap aktivitas pekerjaannya tidak dihentikan. “Makanya
saya datang menemui mereka, untuk mengetahui apa yang para buruh inginkan. Di
satu sisi, pembangunan memang harus dipercepat, dan memperkecil adanya resiko.
Di sisi lain, para buruh ini juga harus bekerja. Ini perlu ada solusi yang
terbaik, dan tidak ada yang dirugikan,” kata Irianto.

“Perlu ada pengaturan
untuk para pekerja di Pelabuhan. Jadi kegiatan pembangunan berjalan lancar,
masyarakat dan buruh tetap beraktivitas dengan baik. Yang terpenting jangan
sampai ada resiko. Ini perlu dibicarakan secara teknis. Masukan dari para buruh
diterima, begitu juga bagaimana pendapat dari pihak yang akan melaksanakan
kegiatan pembangunan ini,” lanjutnya.

Sebelum memutuskan langkah
yang diambil, Gubernur meminta agar masukan-masukan dari buruh, maupun dari
pelaksana kegiatan, disimulasikan terlebih dahulu. “Saya minta Kepala Dinas
Perhubungan, dan juga dibantu Pak Syamsul Bahri nanti membicarakan lagi lebih
teknis dengan melibatkan buruh, maupun pihak yang akan melaksanakan kegiatan.
Cari solusi yang baik, dan tidak beresiko. Itu yang dijalankan,” tegas Irianto.  Di samping iu, untuk menghindari persoalan di
kemudian hari, Gubernur menyarankan ada kesepakatan, atau perjanjian antar
pihak secara tertulis. “Yang jelas, dari pemerintah provinsi meminta dukungan
semua pihak, utamanya masyarakat. Karena dengan pengembangan pelabuhan ini,
tujuannya untuk masyarakat,” tandasnya.

Di tempat sama Kepala
Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid mengakui, sebalumnya Dishub Kaltara memang
telah mengeluarkan surat edaran yang meniadakan aktivitas bongkar muat dan
antar-jemput penumpang di pelabuhan tersebut, untuk sementara waktu.

Kebijakan tersebut diambil
Dishub Kaltara dengan mempertimbangkan permintaan pejabat pembuat komitmen
(PPK), yang menginginkan agar pengerjaan proyek tidak terganggu dengan
aktivitas kapal dan bongkar muat barang yang ramai. Mengingat waktu pekerjaan
yang harus selesai tahun ini, atau hanya dalam waktu efektif 5 bulan.

Taupan menjelaskan, pada
pelaksanaan pekerjaan nanti, pihak pelaksana kegiatan akan menurunkan crane
untuk membantu pekerjaan pemancangan. Dengan kondisi itu, penting untuk
mengutamakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), tidak hanya bagi pekerja,
tapi juga buruh. “Supaya bisa efektif pekerjaannya, tentunya kita harus berbicara
tentang aktivitas di sana. Kemudian pekerja nanti menggunakan crane, alat-alat
berat semua di situ. Itu ‘kan membahayakan warga sekitar,” ungkapnya.

Terkait dengan keluhan
para buruh, seperti yang disampaikan oleh Gubernur, Taupan mengatakan akan secepatnya
membicarakan ini secara teknis. Pihaknya berharap para buruh untuk tetap
tenang, dan mengabaikan edaran tersebut. “Kita akan carikan solusi. Yang pasti
kita semua menginginkan, tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ini,” imbuh
Taupan.

Seperti diketahui, pengembangan
Pelabuhan Tengkayu I dimulai pada 2017 lalu. Pada tahap I, Pemprov Kaltara
menganggarkan Rp 19 miliar untuk reklamasi. Berlanjut ke tahap II, melalui
APBD-Perubahan 2017, dengan alokasi anggaran Rp 19 miliar untuk pengadaan tiang
pancang.

Kemudian dilanjutkan pada
2018, dilakukan pengerjaan pemancangan dan pembuatan lantai trestle. Pada tahun
itu, pengembangan masuk pada tahap III, yang mana Pemprov menganggarkan senilai
Rp 35 miliar. “Ketiga tahapan tersebut realisasi pekerjaan sudah selesai semua.
Bahkan saat lebaran lalu, dermaganya sudah difungsikan sementara,” katanya.(humas)