Aparatur Perencana Harus Miliki 5 Kemampuan Profesional

TANJUNG
SELOR – Aparatur perencana pembangunan daerah, harus memiliki 5 kemampuan
profesional. Adapun 5 kemampuan profesional itu, yakni menguasai, memahami dan
mempraktekkan peraturan perundangan yang terkait perencanaan pembangunan dan
lainnya; membangun sikap yang baik, berusaha makin jujur dan berintegritas; harus
memiliki loyalitas yang makin tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab, juga
pimpinan; harus cerdas dan kerja keras mengelola waktu serta mampu

mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim; dan, harus memelihara dan meningkatkan
rasa tanggung jawab. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)
Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan se-Kaltara Tahun 2019 di Ruang
Pertemuan Kantor Bupati Bulungan, Selasa (22/1) malam.

Gubernur
mengakui bahwa salah satu kelemahan organisasi perangkat daerah (OPD) di

Kaltara, adalah masih berorientasi kepada uang. Akibatnya, perencanaan anggaran
tak memiliki daya ungkit untuk merealisasikan visi-misi kepala daerah, tak
bermanfaat luas bagi masyarakat, boros juga tidak berdayaguna. “Saya ingin
merubah ini. Kita harus berpikir komprehensif untuk menyelesaikan ini. Tak ada
lagi orientasi money follow program. Kita semua harus sefaham, bersinergi dan
terintegrasi. Untuk itu, kualitas aparatur perencana menjadi penting,” kata
Irianto.

Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah memperkenalkan prinsip
perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial. “Saat saya beraudiensi
dengan Menteri Bappenas, dikabarkan bahwa di Kaltara akan dipraktekkan prinsip
holistik dan integratif saat membangun KBM Tanjung Selor. Hal ini harus pula
sejalan dengan penyusunan LAKIP. Untuk itu, kita harus bisa merubah mindset,”
ungkap Gubernur.

Terkait
rakor sendiri, Irianto berharap rakor ini tak hanya menghasilkan hal-hal yang
rutin. Namun, harus menghasilkan hal yang baru bagi tahapan perencanaan
pembangunan juga bermanfaat bagi aparatur perencana. “Rakor ini sebagai upaya
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Termasuk meningkatkan
aspek profesionalisme perencana, kualitas dokumen perencanaan yang harus
sejalan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional. Termasuk meningkatkan
kualitas perencanaan visi-misi program kepala daerah. Juga untuk melakukan
harmonisasi kerja, serta sinkronisasi perencanaan untuk 2020,” jelas Gubernur.

Yang
tak kalah penting, adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah harus disertai
dengan inovasi. “Adanya inovasi dan kreativitas menjadi pendekatan untuk
menghasilkan kinerja yang besar manfaatnya, guna mensejahterakan rakyat. Juga
untuk mencapai kemajuan yang terukur bagi daerah kita,” ucap Irianto.

Gubernur
juga mengingatkan bahwa pada zaman era Industri 4.0, aparatur perencana mampu mengidentifikasi
ciri-ciri dari era tersebut. “Cirinya, salah satunya adalah perkembangan
teknologi berlangsung amat cepat. Dari itu, kita harus menyiapkan diri dari pribadi
masing-masing agar tidak terdesak oleh zaman. Ciri lainnya, adalah perubahan
yang berlangsung cepat, maka modal pembangunan harus mampu mengimbanginya. Baik
outcome, output dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu,
perencanaan harus elastis,” urai Irianto.

Meneruskan
arahan Presiden Joko Widodo, Gubernur berharap agar Kaltara mampu bergerak
cepat agar menjadi terdepan. “Kecepatan adalah keunggulan bagi sebuah negara.
Jangan lagi biasakan bergerak lamban, karena masalah akan semakin kompleks.
Dengan bergerak cepat, maka kita tidak akan kaget menghadapi sebuah masalah dan
tantangan. Apabila begerak lamban, maka masyarakat akan tidak percaya kepada
pemerintah. Apabila lamban, masalah akan bertumpuk. Dan ini harus disadari oleh
para perencana,” pungkas Gubernur.(humas)