DPRD Bulungan Sesalkan Ada Pihak yang Tidak Setuju RS Type B di Tanjung Selor
TANJUNG SELOR, pelitanews.co.id - Tidak terealisasinya rencana pembangunan rumah sakit (RS) type B di Tanjung Selor, Bulungan tahun ini, disesalkan oleh Ketua DPRD Bulungan, Syarwani. Dia mengatakan, keberadaan rumah sakit itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Syarwani mengatakan, suatu hal yang ironis, jika ada pihak yang tidak setuju dengan pembangunan rumah sakit tersebut. "Memang itu bukan ranah kami, karena Pemerintah Provinsi yang akan membangun. Tapi karena dibangunnya di Bulungan, kami sebagai wakil masyarakat patut ikut bersuara," ujar ketua DPD Partai Golkar Bulungan itu.
Diungkapkan, pihaknya sangat senang dan mendukung terkait rencana pembangunan rumah sakit type B di Bulungan, utamanya di Tanjung Selor. Karena memang keberadaan rumah sakit yang lebih representatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi dengan posisi Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi.
Berkqitan dengan sumber dana untuk pembangunan, yang konon hal ini menjadi persoalan, menurut Syarwani sebenarnya hal itu bisa dibicarakan. "Kalau ada yang menolak dengan dana pinjaman, ya kasih solusi. Jangan hanya menolak, tapi tak ada solusi. Yang jelas, kalau masyarakat inginnya rumah sakit itu dibangun," tandasnya.
Syarwani sangat menyayangkan, adanya pihak yang tidak menyetujui rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Menurutnya, selain akan memberikan kemudahan pelayananan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga memberikan multiplayer efek yang positif di beberapa sektor. Yang pada akhirnya, juga bisa memberikan tambahan PAD tak hanya kepada provinsi, juga untuk Pemkab Bulungan.
"Pada intinya kami mewakili masyarakat Bulungan, sangat berharap rumah sakit itu bisa terwujud. Dan persoalan tidak berlarut-larut," tegasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, Pemprov Kaltara berencana membangun rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B di Tanjung Selor. Semula ditargetkan bangunan fisik rumah sakit dimulai tahun ini. Pembebasan lahan sudah klir, selanjutnya akan dimulai land clearing atau pematangan lahan.
Namun di perjalanab pembangunan pun mandeg. Beberapa orang di DPRD Provinsi Kaltara konon tidak menyetujui. Utamanya terkait dengan peminjaman dana Rp 340 miliar dari PT SMI untuk pembangunan rumah sakit tersebut.
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, pembangunan rumah sakit besar ini menggunakan sistem multiyears atau tahun jamak yang dimulai 2017. Pendanaannya menggunakan dana talangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perseroan di bawah Kementerian Keuangan RI.
Untuk pembangunan rumah sakit ini, Irianto menyebutkan dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp 340 miliar, yang semuanya didanai melalui pinjaman dari PT SMI. Pengerjaan dilakukan sistem multiyears, atau tahun jamak.
Dikatakan Irianto, pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga sangat penting dan prioritas. Oleh karena itu lah, Pemprov Kaltara meminjam dana talangan dari PT SMI, untuk mempercepat pembangunan rumah sakit tersebut.
Lokasi calon rumah sakit terbesar di ibukota Kaltara itu pun sudah siap, yaitu Kilometer (KM) 4, tak jauh dari kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
Lahan yang sudah siap ada 7,5 hektare. Selain bangunan utama rumah sakit, nantinya juga akan dilengkapi dengan perumahan perawat, tenaga medis dan para dokter. (*)
Syarwani mengatakan, suatu hal yang ironis, jika ada pihak yang tidak setuju dengan pembangunan rumah sakit tersebut. "Memang itu bukan ranah kami, karena Pemerintah Provinsi yang akan membangun. Tapi karena dibangunnya di Bulungan, kami sebagai wakil masyarakat patut ikut bersuara," ujar ketua DPD Partai Golkar Bulungan itu.
Diungkapkan, pihaknya sangat senang dan mendukung terkait rencana pembangunan rumah sakit type B di Bulungan, utamanya di Tanjung Selor. Karena memang keberadaan rumah sakit yang lebih representatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi dengan posisi Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi.
Berkqitan dengan sumber dana untuk pembangunan, yang konon hal ini menjadi persoalan, menurut Syarwani sebenarnya hal itu bisa dibicarakan. "Kalau ada yang menolak dengan dana pinjaman, ya kasih solusi. Jangan hanya menolak, tapi tak ada solusi. Yang jelas, kalau masyarakat inginnya rumah sakit itu dibangun," tandasnya.
Syarwani sangat menyayangkan, adanya pihak yang tidak menyetujui rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Menurutnya, selain akan memberikan kemudahan pelayananan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga memberikan multiplayer efek yang positif di beberapa sektor. Yang pada akhirnya, juga bisa memberikan tambahan PAD tak hanya kepada provinsi, juga untuk Pemkab Bulungan.
"Pada intinya kami mewakili masyarakat Bulungan, sangat berharap rumah sakit itu bisa terwujud. Dan persoalan tidak berlarut-larut," tegasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, Pemprov Kaltara berencana membangun rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B di Tanjung Selor. Semula ditargetkan bangunan fisik rumah sakit dimulai tahun ini. Pembebasan lahan sudah klir, selanjutnya akan dimulai land clearing atau pematangan lahan.
Namun di perjalanab pembangunan pun mandeg. Beberapa orang di DPRD Provinsi Kaltara konon tidak menyetujui. Utamanya terkait dengan peminjaman dana Rp 340 miliar dari PT SMI untuk pembangunan rumah sakit tersebut.
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, pembangunan rumah sakit besar ini menggunakan sistem multiyears atau tahun jamak yang dimulai 2017. Pendanaannya menggunakan dana talangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perseroan di bawah Kementerian Keuangan RI.
Untuk pembangunan rumah sakit ini, Irianto menyebutkan dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp 340 miliar, yang semuanya didanai melalui pinjaman dari PT SMI. Pengerjaan dilakukan sistem multiyears, atau tahun jamak.
Dikatakan Irianto, pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga sangat penting dan prioritas. Oleh karena itu lah, Pemprov Kaltara meminjam dana talangan dari PT SMI, untuk mempercepat pembangunan rumah sakit tersebut.
Lokasi calon rumah sakit terbesar di ibukota Kaltara itu pun sudah siap, yaitu Kilometer (KM) 4, tak jauh dari kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
Lahan yang sudah siap ada 7,5 hektare. Selain bangunan utama rumah sakit, nantinya juga akan dilengkapi dengan perumahan perawat, tenaga medis dan para dokter. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar